Welcome to Our Website

Ragukan Dakwaan Jaksa Hakim Akan Gelar Sidang Dilokasi

Majelis hakim yang diketuai Sigit Sutriono akan jalankan sidang peninjauan setempat (PS) dilokasi terjadinya penyekapan yang menjerat kakak beradik, Widia Selamet dan Hartono Selamet sebagai terdakwa.

Sikap hakim untuk menggelar penijauan wilayah perihal penyekapan itu diduga lantaran info saksi-saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Ririn Indrawati tidak bisa perlihatkan dakwaan yang dijeratkan ke terdakwa.

“Sidang PS itu wajib disaksikan oleh jaksa yang asli, berhubung jaksa yang mengatasi perkara ini tetap umroh, maka sidang PS nya akan kami jalankan 14 Juni 2017 mendatang.

Untuk itu, Hakim Sigit menghendaki kepada Jaksa Wihemina Manehutu selaku jaksa pengganti untuk menyampaikan ke Jaksa Ririn Indrawati mengenai pelaksanaan sidang PS tersebut.

” Sampaikan ke jaksanya ya bu, kalau sidang PS nya kami jalankan jam 9 pagi,”ucap Hakim Sigit yang disambut dengan anggukan kepala Jaksa Wihelmina sebagai tanda memahami perintah hakim.

Rencana menggelar sidang PS itu dilontarkan Hakim Sigit, usai mendengarkan info Prof. Dr. H. Dwidja Priyatno, SH, MH, SpN, Guru Besar Sekolah Tinggi Hukum Bandung (STHB).

Pada persidangan, Pria berjuluk Profesor ini menilai surat dakwaan yang didakwakan ke para terdakwa terlampau prematur, mengingat berasal dari 13 saksi yang dihadirkan jaksa, cuma satu saksi saja yang menyaksikan momen pidana yang diduga dijalankan kakak beradik tersebut.

Keterangan itu diberikan ahli selagi menjawab pertanyaan bersifat ilustrasi perkara yang diajukan tim penasehat hukum ke-2 terdakwa yang terdiri berasal dari Ucok Rolando Parulian Tamba, Musa Darwin Pane, Marco Van Basten Malau dan Dahman Sinaga.

” Satu saksi bukan saksi karena terhadap prinsipnya saksi bisa saja merekayasa, karena Saksi wajib melihat, mendengar dan mengalami sendiri sebagaimana yang terdapat didalam KUHAP. Apabila selama itu tidak ada, maka bisa dikatakan saksi palsu dan nilai pembuktiannya juga diragukan,” terang Prof. Dr. H. Dwidja Priyatno, SH, MH, SpN terhadap persidangan.

Selain itu, perbuatan perampasan kemerdekaan yang dimaksud didalam dakwaan jaksa, bisa terbukti apabila khususnya dahulu berlangsung kontak fisik dan asas yang terdapat didalam pasal 333 ayat (1) KUHP yaitu asas tiada pertanggungjawaban pidana tanpa melawan hukum.

“Jika tidak ada kontak fisik maka belum ada pertanggungjawaban yang bisa dibebankan terhadap terdakwa,”sambung PROF. DWIDJA.

Seperti diketahui, tuduhan penyekapan ini dialami Widia dan Hartono berawal kala berlangsung upaya pengosongan lahan milik orang tuanya di Jl Nginden Semolo, Surabaya yang dijalankan oleh Advokat berasal dari Pasopati & Associates terhadap Agustus 2014.

Saat itu, advokat menutup gembok pagar depan dan sedang untuk merawat lahan supaya tidak disalahkan manfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Namun tiba-tiba terhadap 12 Agustus 2014, Adjie Chendra melaporkan Hartono dan Widia ke Polrestabes Surabaya atas tuduhan penyekapan.